Proses Acara Pidana Lalu Lintas

DASAR HUKUM
  1. Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHAP;
  2. UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan UU no.22 tahun 2009;
  3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  4. PP No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
  5. PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
  6. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  7. SEMA No.22 Tahun 1983 tentang pidana denda dalam perkara cepat harus segera dilunasi;
  8. SEMA No. 3 Tahun 1989 tentang pidana kurungan dalam perkara lalu lintas;
  9. SEMA No. 4 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;
WEWENANG PENGADILAN

Termasuk wewenang peradilan dengan acara pemeriksaan lalu lintas adalah perkara-perkara lalu lintas yang diatur dalam UU No 14 Tahun 1992 yang sesuai dengan Penjelasan Umum KUHAP Pasal 211 dari huruf a s/d h, yaitu :

  1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
  2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan yang sah atau tanda bukti yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;
  3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM;
  4. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
  5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tan-pa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK ybs;
  6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
  7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan atau cara memuat dan membongkar barang;
  8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan;

 

 

PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

  1. Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf a KUHAP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang;
  2. Pelanggar/Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (Pasal 213 KUHAP);
  3. Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (VERSTEK) (Pasal 214 Ayat (1)KUHAP);
  4. Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (verstek), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Ps.214 Ay. (3)KUHAP);
  5. Dalam hal putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap verstek (verzet), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP);
  6. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/verzet, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP);
PEMIDANAAN

1.        PIDANA DENDA, Pasal 273 Ayat (1) KUHAP “jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat (Tipiring dan Lantas) yang harus seketika dilunasi”,  yang dalam SEMA No.22 Tahun 1983 disebutkan harus diartikan:

  • Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
  • Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana;

2.        PIDANA KURUNGAN, Guna mendukung usaha POLRI menekan kecelakaan lalu lintas yang umumnya berawal dari pelanggaran lalu lintas, memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kepatuhan masyarakat, dan timbulnya efek jera, SEMA No. 3 Tahun 1989 mengamanatkan untuk memperhatikan dan memperhitungkan penjatuhan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1965 tentang LLAJR, terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu, yaitu:

  • Pelanggaran berulang, yaitu pelanggaran yang dilakukan pengemudi dimana saat melanggar masih memegang formulir tilang atau form L.101/L.102 (menunggu proses peradilan;
  • Pelanggaran yang berbahaya, yang mengancam keamanan dan meresahkan pemakai jalan lainnya;
  • Pelanggaran oleh pengemudi angkutan umumkendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang;
  • Pelanggaran lalu lintas lain yang menurut pertimbangan hakim patut dijatuhi kurungan.

3.        Untuk mencegah kesulitan dalam eksekusi, setiap putusan yang mencantumkan pidana denda hendaknya selalu disertai dengan alternatif pidana kurungan pengganti denda. (Makehjapol 1992:37).

TEKNIK PEMERIKSAAN

  1. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Jaksa;
  2. Terdakwa dipanggil masuk satu persatu, lalu diperiksa identitasnya;
  3. Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik maupun dalam lembar surat tilang);
  4. Hakim setelah menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan terdakwa lalu mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (berupa SIM, STNK atau ranmor) kepada pelanggar;
  5. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum);
  6. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permohonan) sebelum menjatuhkan putusan;
  7. Selanjutnya hakim  menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu juga;
  8. Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Karena sesuai dengan Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Jaksa;
  9. Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dapat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar;
  10. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor;
PASAL & DENDA

No Pasal Uraian Denda
1. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada : fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan Rp 250.000

 

2. Pasal 279 jo Pasal 58 Perlengkapan yg dpt membahayakan keselamatan.
Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: Bumper tanduk dan lampu menyilaukan
Rp 500.000
3. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) TNKB tidak Sah
Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri
Rp 500.000
4. Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Tidak memiliki SIM
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
Rp 1.000.000
5. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Rp 250.000
6. Pasal 283 jo pasal 106 (1) Mengemudi tidak Wajar
– Melakukan kegiatan lain saat mengemudi
– Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan
Rp 750.000
7. Pasal 284 jo 106 ayat (2) Hak pejalan kaki atau Pesepeda
Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda
Rp 500.000
8. Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) Melanggar Rambu atau
Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka
Rp 500.000
9. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) Melanggar Apil (TL – Traffic Light)
Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas
Rp 500.000
10. Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e Gerakan lalu lintas
Melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir
Rp 250.000
11. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135 Hak utama Kendaraan tertentu
Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri.a.        Kend Pemadam Kebakaran yg sdg melaks tugas.

b.        Ambulan yang mengangkut orang sakit ;

c.        Kend untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan Lalu lintas;

d.        Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;

e.        Kend Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu Negara;

f.         Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan

g.        Konvoi dan / atau kend utk kepentingan tertentu menurut
pertimbangan petugas Kepolisian RI

Rp 250.000
12. Psl 287 ayat (5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) Kecepatan Maksimum dan minimum
Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah
Rp 500.000
13. Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h Cara penggandengan dan penempelan dgn kendaraan lain
Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain
Rp 250.000
14. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a STNK / STCK tidak Sah
Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri
Rp 500.000
15. Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b SETIAP PENGEMUDI ( PENGEMUDI SEMUA JENIS RANMOR )
Tidak membawa SIM
Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah
Rp 250.000
16. Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) Sabuk Keselamatan
Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan
Rp 250.000
17. Pasal 290 jo Pasal 106 (7) Ranmor Tanpa Rumah-rumah
Selain Spd Motor Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm
Rp 250.000
18. Pasal 293 ayat (1) jo pasal 107 ayat (1) Lampu utama malam hari
Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu
Rp 250.000
19. Pasal 294 jo pasal 112 (1) Membelok atau berbalik arah
Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah
Rp 250.000
20. Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) Berpindah lajur atau bergerak ke samping
Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping
Rp 250.000
21. Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) Diperlintasan Kereta Api
Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain
Rp 750.000
22. Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) Berhenti dalam Keadaan darurat.
Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan
Rp 500.000

 

Minta Berkas Merah atau Biru

Pembayaran denda Tilang pada saat tertangkap dalam operasi atau pada saat melakukan pelanggaran dapat dilakukan dengan beberapa cara :

  1. Pembayaran Langsung (Slip Biru)

slip-biru

Pembayaran langsung disini bukan diartikan sebagai pembayaran ditempat kepada petugas (Titip atau Damai). Pembayaran dilakukan di BRI diwilayah hukum dimana pelanggaran tilang terjadi dengan membawa Slip Biru. Silahkan minta kepada petugas yang melakukan Tilang dengan mengatakan denda akan dibayar di BRI, jika telah mendapatkan Slip Biru tersebut segeralah datang ke Bank BRI di wilayah hukum dimana pelanggar melakukan pelanggaran. Namun harap disiapkan uang sesuai dengan denda maksimal yang tersebut dalam pasal yang dilakukan pelanggaran, akan tetapi jangan khawatir, bahwa denda maksimal yang disetorkan jika nanti dalam putusan majelis hakim masih ada sisa dapat diambil kembali.

Sebagai contoh jika pelanggar melakukan pelanggaran Pasal 288 (tidak dilengkapi dengan STNK) maka pelanggar diharuskan membayar denda ke BRI sebesar Rp. 500.000,-

Akan tetap pada saat putusan hakim memutus pelanggar dengan denda Rp. 60.000,- maka sisa dari setoran sebesar Rp. 440.000,- dapat diambil dari BRI dengan membawa Surat Pengantar dari Kejaksaan bagian Tilang.

Pengembalian ini diberikan jangka waktu selama 1 tahun sejak setoran pelanggar ke BRI, akan tetapi setelah 1 tahun sisa pembayaran tidak diambil maka secara otomatis sisa tersebut akan masuk ke Kas Negara.

Keuntungan pembayaran jenis ini :

  • Setelah melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti setor dari Bank maka pelanggar dapat langsung mengambil barang bukti berupa STNK, SIM atau Ranmor yang dijadikan sebagai barang bukti.
  • Tidak harus datang pada saat hari Sidang.
  • Cocok untuk pelanggar dari luar kota.
  1. Pembayaran Saat Sidang Tilang (Slip Merah)

1

Jika pelanggar memilih jenis pembayaran ini maka pelanggar diwajibkan untuk datang pada saat sidang sesuai dengan panggilan yang tertera didalam Surat Tilang. Mungkin pelanggar akan antri dikarenakan banyaknya pelanggar yang mengikuti sidang.

Datang ke Pengadilan Negeri dimana sidang dilakukan, tunggu panggilan untuk mendapatkan putusan dari hakim. Jika telah mendapatkan putusan bayar kepada petugas Kejaksaan yang hadir di persidangan, bawa kembali barang bukti yang disita.

Hadir atau Verstek

1. Sidang Tilang Hadir

Pelanggar dapat menghadiri sidang tilang di Pengadilan yang ditentukan pada tanggal dan waktu yang tertera pada lembar panggilan Merah yang diberikan petugas pada saat terkena tilang. Setelah mendapat putusan maka pelanggar harus membayar denda kepada petugas Kejaksaan selaku eksekutor. Jika denbda telah dibayarkan maka pelanggar dapat membawa pulang barang bukti yang disita baik berupa STNK, SIM atau Kendaraan Bermotor.

2. Putusan Verstek

Dalam hal putusan Verstek dimana pelanggar tidak menghadiri maka hakim memutus perkara tersebut tanpa kehadirann pelanggar. Pelanggar dapat mengambil barang bukti setelah persidangan dengan membayar denda yang telah diputus oleh hakim pada saat persidangan. Akan tetapi setelah jangka waktu 2 bulan ternyata barang bukti tersebut tidak diambil maka surat-surat berupa STNK atau SIM akan dilakukan pemblokiran. Pengumuma pemblokiran akan ditembuskan ke Pengadilan setempat dan juga ke Satlantas setempat.

Blokir

Setelah 2 bulan sejak putusan pengadilan STNK atau SIM tidak diambil maka surat-surat tersebut kami blokir. Silahkan bayar kewajiban Anda dengan membayar denda pada putusan pengadilan. Untuk melihat daftar tilang yang diblokir silahkan pilih pada menu Blokir atau masukan dalam kolom pencarian nomor register tilang atau nama pelanggar / STNK atau plat nomor.

Blokir Bulan Ini

Blokir bulan Oktober (Sidang bulan Agustus)

DAFTAR NAMA PELANGGAR LALU LINTAS YANG DIPUTUS VERSTEK BULAN AGUSTUS

NO NO. REG.

TILANG

NAMA

PELANGGAR

TANGGAL

PUTUSAN

PENGADILAN

BARANG

BUKTI

KETERANGAN DAN ALAMAT BARANG BUKTI  

Denda

Biaya

Perkara

1 2 3 4 5 6 7 8
1 4397635 Leonardo Utama 05.08.2016 STNK STNK an. Hendra Susilo d/a Sudagaran TR III/979 Rt040/011, Tegal Rejo, Yk No. Reg : AB 5480 EH       69,000         1,000
2 4397675 Saefudin sda STNK STNK an. Anggit Nugroho d/a Macanan DN III/396 Yk No. Reg : AB 5708 DF       49,000         1,000
3 4397562 Pramesti sda STNK STNK an. Dyah Lantasi Wulandari d/a Tajeman RT 02 Palbapang Bantul, Bantul No. Reg : AB 2745 UJ       44,000         1,000
4 4397455 Karso sda STNK STNK an. Ida Haryadi d/a Cipinang Kebembem RT 13/12 Jaktim No.Reg: B 9006 XN       89,000         1,000
5 4397506 Kadar sda STNK STNK an. Suratin d/a Krasan 07/20 Jogotirto berbah Sleman No. Reg: AB 4354 IU       64,000         1,000
6 4397784 Komari Al huda sda SIM SIM C an. Komari Al Huda d/a Kuncen WB I/460 Rt 21/05 Yogyakarta No. Reg : 920914480025       49,000         1,000
7 4397548 Widya Nur Salina sda SIM SIM C an. Widya Nur Salina d/a Bida Ayu Blok P No. 94 Rt 002/10 Sei Beduk Batam Kepri No. Reg : 88069940082       44,000         1,000
8 4397802 Agung Suryono sda SIM SIM C an. Agung Suryono d/a Tahunan UH 3/169 Rt 12/03 Yk No. Reg : 791214480659       49,000         1,000
9 2824961 Opik Sudrajat sda SIM SIM BII an. Opik Sudrajat d/a Jl. Kendeng No. 22 Rt 008 /015 Kel. Sidenegara Agung SuryonoCilacap Jateng No. Reg :881014232007       69,000         1,000
10 2824931 Waryono sda SIM Sim A an. Waryono d/a Dsn Kedongdong RT 01/03, Sukra , indramayu No. Reg :690813380699       59,000         1,000
11 4397726 Aris Yulianto sda STNK STNK an. Inti Iriantina,SE d/a Karangayam Rt 02 Sitimulyo, Piyungan, Bantul No. Reg : AB 3936 QJ       49,000         1,000
12 4397722 Danan sda STNK STNK an. Sumardi d/a Kenteng Ped VII Rt 27 RW 14 Banaran Galur KP No. Reg : AB 6303 DL       49,000         1,000
13 4397594 Prasetyo sda STNK STNK an. Reni Trisnawati d/a Bintaran Wetan RT 03 Srimulyo, Piyungan Bantul No. Reg : AB 3927 PJ       49,000         1,000
14 4397589 Heri Efendi sda STNK STNK an. Ending Sudaryanto d/a Turgorejo Rt 01/21 Harjo binangun Pakem, Sleman No. Reg : AB 2257 VY       49,000         1,000
15 4397391 Akhmad Fauzi 12.08.2016 SIM SIM C an. Akhmad Fauzi d/a Jl. Gotongroyong RT 15/12 Metro Pusat Kota mEtro, Lampung No. Reg : 941225350090       49,000         1,000
16 2831410 Moh ammad Rizaldi sda SIM SIM C an. Mohammad Rizaldi Maturan d/a Jl. Utarum Bandara , Kaimana , Kamimana Papua No. Reg : 9704227002       49,000         1,000
17 200333 Suyadi sda STNK STNK an. Rr Istianah d/a Logede Rt 26 /12 Glagah, KP No. Reg : AB 3683 LC       49,000         1,000
18 4397563 Yeni Mita Sari sda STNK STNK an. Yeni  Mitasari d/a Blimbing Rt 05/05 Giri sekar Panggang Bantul No. Reg : AB 5374 CM       49,000         1,000
19 200479 M FAIQ sda STNK STNK an. Yuni Retno Winarsih d/a Jetis Kertan RT 02 Sumberagung Jetis Bantul No. Reg : AB 6071 CJ       49,000         1,000
20 7397366 Purwanta sda STNK STNK an. Purwanta d/a Monggang Kidul RT 36 Pendowoharjo, Sewon, Bantul No. Reg : AB 3465 MJ       49,000         1,000
21 200303 Dina sda STNK STNK an. Untung Ruwiyanto d/a Widoro Rt 02 Bangunharjo, Sewon, Bantul No. Reg : AB 2081 HT       49,000         1,000
22 200172 Fendi sda STNK STNK an Nanang Anggraita d/a Kempleng PD XV Rt 61/30 Karangsewu, Galur, KP No. Reg : AB 2534 ML       49,000         1,000
23 2824319 Ahmad sda STNK STNK an. Wasuti d/a Kaliajir Lor RT 4/12, Sleman No. Reg : AB 9451 DN       69,000         1,000
24 200382 Ponijo sda STNK STNK an. Ponijo d/a Pule Rt 63 Sumber agung  Jetis Bantul No. Reg : AB 3607 VT       49,000         1,000
  200312 Muchamad Arwani sda SIM SIM C an. Muchamad Arwani d/a Ponggol II Rt 8/2 Grabag Magelang Yk No. Reg : 930414530119       49,000         1,000
25 200332 Senu sda SIM C SIM C an. Senu d/a Klepu Rt 02 Rw 01 Giriasih Purwosari, GK No. Reg : 620414510246       49,000         1,000
26 200674 Aditya Yudha 19.08.2016 SIM SIM C an. Aditya Yuda Pradana d/a Ds. Sidomukti Rt 08/01 Weleri Kendal Jateng No. Reg : 900514330247       44,000         1,000
27 2831417 Siti Sumiyatun sda SIM SIM C an. Siti Sumiyatun d/a Ds Pangk lada kotawaringin Barat Kalteng No. Reg : 920823281020       44,000         1,000
28 200237 Riyadi Sujatmiko sda SIM SIM C an. Riyadi Sujatmiko d/a Tunggul Rt 06 /002 Hilir Kantor Ngabang Landak No. Reg : 950410211012       49,000         1,000
29 4397466 Beby kurniawan sda SIM SIM C an. Beby kurniawan d/a Pr Gd kuning C-5 Rt 33 Plumbon Banguntapan Bantul No. Reg : 920714490753       44,000         1,000
30 200214 Anjarwoko sda SIM SIM C an. Anjarwoko d/a Banyubening I Rt 03/01 Bejiharjo, Karangmojo GK No. Reg : 901014510411       49,000         1,000
31 4397997 Muh Abduh Lubis sda SIM SIM C an. Muhammad Abduh Lubis d/a GKP C III/2 Rt 37 Argorejo, Sedayu Bantul  No. Reg : 830914490596       44,000         1,000
32 200273 Agus sda r2 AB 3670PF       79,000         1,000
33 200750 Rendi Adiyta sda STNK STNK an. Ervin Bramantyo d/a Pondok Dk I Sarandakan Rt 08 Trimurti Srandakan Bantul No. Reg : AB 6484 FJ       44,000         1,000
34 200531 Zainal Abidin sda STNK STNK an. Suparman d/a Jl. Panjatan II /18 Rt 1/1 Susukan Ungaran Kab. Semarang No. Reg : H 4948 GL       34,000         1,000
35 200259 M.Zulfikri sda STNK STNK an. Dwi Lilik SP d/a Kalisono Rt 10 Rw 058 Tuksono  Sentolo KP No. Reg : AB 6933 BL       49,000         1,000
36 2002256 Riyanto sda STNK STNK an. PT Samba Multi trans  M.S d/a Jl Raya KLP Hibrida QH 12/3 Jakut NO.Reg : B 9640 FZ       79,000         1,000
37 200225 Dita Klarisa sda STNK STNK an. Marsudi Wiyono d/a Grogol IX 3/19 Pr Tritis KRTK Bantul No. Reg: AB 4836 PT       44,000         1,000
38 200544 Ibnu sda STNK STNk an. Sawali / Sismanto d/a Kajor Kulon 01 Selopamioro Imogiri Bantul No. Reg : AB 6673 RB       44,000         1,000
39 200599 JOSHUA sda STNK STNK an. Safi'in d/a Mlati Glondong 07/19 Sendang Dadi Mleti Sleman No. Reg: AB2819 XY      44,000       1,000
40 200601 yoya sda STNK STNK an. Dwi Rusiarto d/a Gesikan Dk Jaranan Rt 05 Pghj Sewon Bantul No. Reg : AB 2051B     44,000        1,000
41 200798 Herybertus sda STNK STNK an. Ade Suryana d/a Kp. Kuripan Rt 01/02 kuripan Ciseeng , Bogor No. Reg : F 8050 FT      54,000       1,000

 

Daftar Pelanggar Tilang di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bantul